Nama : Hibatillah Lu`lu`in Nuril Laily


NIM : 21/476999/SV/19141
Kelas : PEK 51
MBTI : ISFJ-T

SOAL

Mengapa pemerintah/pemerintah daerah memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan? Anda bisa menjelaskan dengan memberikan ilustrasi satu contoh sistem informasi nyata yang digunakan oleh suatu institusi.

JAWAB

Pemerintah/pemerintah daerah memerlukan sistem informasi dalam proses pembangunan karena sistem informasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan dalam setiap tahap pembangunan. Dengan efektivitas sistem informasi dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah dapat mengembangkan sistem yang andal, aman, mudah digunakan, dan mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Dalam era digital, sistem informasi menjadi alat yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan. Itu juga membantu pemerintah berfungsi lebih baik sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, sistem informasi membantu pemerintah merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan dengan lebih baik, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.


Salah satu contoh nyata dari sistem informasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik di Kota Surakarta. Sistem ini dirancang untuk membantu Pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warganya. Adapun fungsi sistem ini antara lain:
1.Pendaftaran layanan publik, yang dapat diakses melalui portal online bagi warga Surakarta. Di sini, mereka dapat mendaftar untuk berbagai layanan publik, seperti permohonan izin, surat keterangan, dan lain-lain. Misalnya, seseorang yang ingin mendapatkan izin mendirikan usaha dapat mendaftarkan permohonan mereka melalui portal ini.
2.Pemantauan status permohonan, yang mana setelah permohonan diajukan dapat melacak status permohonan mereka melalui sistem. Mereka dapat melihat apakah permohonan mereka telah diproses, sedang dalam tahap verifikasi, atau telah selesai. Ini memberikan transparansi kepada warga mengenai proses yang sedang berlangsung.
3.Integrasi antarinstansi, yang mana sistem ini mengintegrasikan berbagai departemen dan instansi yang terlibat dalam pelayanan publik. Misalnya, jika permohonan izin usaha memerlukan persetujuan dari berbagai departemen, sistem ini akan mengkoordinasikan proses persetujuan ini secara otomatis.
4.Notifikasi dan pengingat, dimana sistem ini mengirimkan notifikasi kepada warga tentang perkembangan permohonan mereka. Warga akan menerima pemberitahuan melalui pesan teks atau email saat permohonan mereka telah selesai diproses atau jika ada tindakan yang harus mereka lakukan.
5.Pengelolaan Data Warga, yang mana sistem ini berfungsi sebagai basis data yang mencakup informasi pribadi dan kontak warga. Hal ini memudahkan pemerintah dalam berkomunikasi dengan warga terkait berbagai pelayanan dan kegiatan.
6.Pelaporan dan analisis kinerja, dimana pemerintah Kota Surakarta dapat menggunakan sistem ini untuk menghasilkan laporan dan menganalisis kinerja layanan publik. Data ini membantu mereka dalam mengevaluasi efektivitas sistem, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan merencanakan strategi pengembangan lebih lanjut.
7.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang mana sistem ini memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam penyediaan layanan publik. Warga dapat melihat bagaimana permohonan mereka diperlakukan dan dapat melacak setiap tahap prosesnya, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintah Kota Surakarta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih terhubung kepada warganya. Sistem ini memungkinkan warga untuk berinteraksi dengan pemerintah dalam hal layanan publik dengan cara yang lebih modern dan mudah.